Anies Baswedan Kecewa Sofyan Djalil Merespon Surat HGB Melalui Konpers

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang mana menolak untuk mencabut HGB (Hak Guna Bangunan) pulau reklamasi yang ada di teluk Jakarta. Anies mengatakan bahwa ia kecewa pada Sofyan yang tidak membalas surat resmi yang dikirimkan oleh Pemprov DKI pada pihaknya. Malahan pihak Sofyan melakukan konferensi pers di hadapan media. Anies juga mengaku surat itu ditujukan hanya untuk bisa menjaga tata tertib adminstrasi dan juga adab berkomunikasi secara formal.

Ingin Jaga Adab Baik

“Jadi gini ya, kami hanya ingin menjaga adab. Kami mengirim surat ke BPN, kami nggak konpres, namun kami mendengar BPN justru malah konpres,” ungkap Anies yang ditemui di Balai Kota pada hari Rabu malam (10/1).

Anies menyebutkan bahwa sejak dirinya mengirim surat, pihak Kementerian ATR/BPN belum membalas sama sekali surat yang ia kirim secara formal itu. ia juga mengaku hanya tahu tanggapan Sofyan tersebut malah justru dari media massa. “Padahal kan, kami ingin menjaga adab dalam pemerintahan,” ungkapnya lagi.

Terkait dengan saran Sofyan yang menyuruhnya melakukan proses hukum ke PTUN guna upaya mencabut HGB Pulau Reklamasi, Anies sendiri mengaku bahwa ia akan mempelajaarinya terlebih dulu. “Itu nanti akan saya cek dulu setelah saya baca dulu surat balasannya ya, tapi kan nggak ada surat balasan,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Anies pun menyebutkan bahwa dirinya Cuma ingin menyelesaikan proses Bandar togel terpercaya dan juga tata tertib dalam hal penyusunan perizinan pembuatan pulau tersebut. maka ia pun berharapa bahwa ada dukungan dari berbagai pihak yang sebelumnya berkaitan dengan izin pembuatan pulau itu. “Begini ya, kami hanya ingin tertib saja. Itu saja kok,” imbuhnya.

Saran Sofyan Bagi Anies

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (AT/BPN) Sofyan Djalil mengaku bahwa ia tak bisa mencabut HGB atas Pulau D Reklamasi yang ada di pesisir utara Jakarta. Ia justru menyarankan Gubernur DKI Jakarta yang baru beberapa bulan menjabat itu untuk menggugat HGB ke PTUN.

Sofyan juga menambahkan bahwa proses pengeluaran HGB saat itu sudah melalui prosedur yang mana sangat sesuia. Bahkan pengembang pulau D, yaitu PT Kapuk Naga Indah juga sudah membayar BPHTB sebesar Rp. 483 milyar pada Pemprov DKI. Selain itu, imbuhnya lebih detail, HGB atas Pulau D adalah permintaan dari Pemprov DKI yang sebelum era kepemimpinan Anies-Sandi.

DKI Siapkan Dana Pengembang

Sementara itu, wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, mengatakan siap untuk mengganti uang pengembangan pulau reklamasi yang mana terkena dampak pencabutan HGB pada tiga pulau reklamasi yang ada di Jakarta Utara. Ia mengatakan, “Kalau memang harus dibayar, tentu saja kami siap” ungkapnya pada hari Rabu kemarin (10/1) di Balai Kota, Jakarta.

Anies sendiri sudah melayangkan permohinan pencabutan danatau tidak menerbitkan HGB pada tiga buah pulau reklamasi pada Sofyan Djalil pada tanggal 29 Desember 2017 lalu. sandi menyebutkan bahwa upaya pencabutan HGB tersebut sebagai bentuk dari keseriusan dan juga menepati janji yang mereka utarakan saat kampanye untuk bisa menghentikan proyek reklamasi yang ada di Teluk Jakarta.

“Ini lah bukti bahwa kami serius (untuk menghentikan reklamasi). Negara tak boleh kalah oleh para pengembang,” ujar Sandi. Anies yang sudah melayangkan permohonan pencabutan HGB sudah menyebutkan untuk pulau C,D, dan juga G.