Facebook, Twitter dan Google Absen dari Deklarasi Melawan Hoaks

Deklarasi “Internet Indonesia Lawan Hoaks pada Pilkada 2018” yang mana digagas oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan juga Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) sayang sekali tidak dihadiri oleh Twitter, Facebook dan Google.

Tetap Mendukung

Deklarasi ini pasalnya mengajak 9 platform dan juga media sosial dan juga internet untuk bekerja sama menangani konten yang mana melanggar aturan. Namun sayang sekali, dari 9 platform, Cuma ada 6 saja yang hadir dalam deklarasi tersebut. Rudiantara, Menteri Komunikasidan Informatika, mengungkapan bahwa ketiga platform ini sudah menyampaikan surat tertulis yang mana ditujukan pada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

“Twitter, Google, dan Facebook juga ikut mendukung deklarasi ini. mereka sudah menyampaikan surat soal ketidakhadiran mereka berserta teknis bentuk dukungan Dewa Poker dari mereka juga,” kata Rudiantara hari ini, Rabu (31/1).

Berdasarkan surat yang dilansir dari CNN Indonesia, ketiga platform ini pasalnya menyampaikan permintaan maaf mereka atas ketidakhadirannya di dalam gelaran masing-masing. Masing-masing dari platform ini menyampaikan program dan juga teknis yang mana akan dilakukan oleh mereka untuk menanggulangi hoaks.

Pesan Lewat Surat

Di dalam suratnya, Google Indonesia sendiri menyatakan bahwa mereka ada 4 program yang mana telah dan bakal mereka jalankan untuk upaya mendukung Pilkada yang sehat di tahun 2018. Salah satunya adalah untuk training untuk para jurnalis Indonesia dan juga oax buster. Training yang diajukan dari Google ini memiliki tujuan memberikan edukasi pengenalan tools internet untuk bisa melakukan verifikasi online atas informasi yang tak jelas kebenarannya. Surat yang mana ditandatangani oleh Shinto Nugroho, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Google ini menuliskan bakal menyuarakan penggunaan konten positif lewat program YouTube Creators for Change.

Ada juga, Facebook menyampaikan hal yang sama. Platform media sosial yang masih dipakai banyak orang Indonesia ini juga bakal melakukan beberapa buah tindakan, dan salah satu di antaranya adalah penyediaan perangkat teknologi civil.

Selain itu juga, surat yang mana ditandatangani oleh Public Policy Lead Facebook Indonesia, Ruben Hattari ini mencantumkan bakal menghapus konten yang bisa melanggar Standar Komunitas Facebook. “Misalnya saja, konten yang berisi ujaran kebencian atau juga ancaman kekerasan, dan kami bakal menurunkan peringkat postingan berita palsu, informasi yang mana menyesatkan dan jenis tipe informasi yang berkualitas sangat rendah yang lainnya,” ungkap surat yang mana ditujukan untuk Dirjen Aptika itu.

Sedangkan, untuk Twitter Indonesia, mereka juga tidak kalah menyampaikan dukungan memerangi hoaks dan memaparkan upaya mereka. twitter Indonesia menyampaikan mereka bakal membantu batch verification bagi akun-akun Twitter peserta Pilkada 2018 lewat koordinasi Komindo dan atau KPU. Surat yang mana ditandatangani oleh Public Policy Lead and Chief Representative Twitter Indonesia, Agung Yudha ini, menyatakan bahwa mereka akan membantu semaksimal mungkin. Dan salah satu upaya mereka adalah menyebar luaskan informasi yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 lewat akun Twitter.

Seperti yang diketahui bersama Pilkada 2018 serentak akan diselenggarakan bulan Juni mendatang. Dan sudah diprediksi bahwa di pilkada tersebut pasti akan banyak kampanye hitam yang berisi banyak informasi palsu atau hoaks. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan atau paling tidak memperkecil kemungkinan adanya penyebaran hoaks yang sangat berbahaya bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga masyarakat.